Komisi VI DPR Dorong Perkembangan UMKM di Maluku

29-09-2016 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI mendorong PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BUMN Perbankan di Provinsi Maluku untuk melakukan pengembangan di sektor ekonomi kreatif dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga koperasi.

 

Anggota Komisi VI DPR RI, Andriyanto Johan Syah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja PT PNM dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.

 

Saat kunjungan tersebut, Andriyanto bersama tujuh anggota DPR lainnya merasa terkesan dengan kinerja PT PNM karena mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelaku usaha kecil di Maluku yang membutuhkan modal, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Tim Komisi VI tersebut juga melakukan dialog dengan beberapa pengusaha mikro, kecil dan menengah binaan PT PNM, di Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (28/9/2016).

 

"Masih banyak masyarakat Indonesia yang kesejahteraannya belum merata. Hanya dengan penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah,  maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. PNM telah berperan cukup optimal meningkatkan pertumbuhan UMKM di daerah ini," ujar Andriyanto.

 

Kunjungan ini, lanjutnya sebagai bentuk dukungan DPR RI  dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Selain dari segi pembiayaan PNM juga membantu peningkatan manajemen usaha para pelaku UMK di Provinsi Maluku melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

 

"Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan PNM harus terus ditingkatkan. Diharapkan ke depan PNM melalui program PKU mampu menciptakan wirausaha baru yang memiliki kemampuan dan daya saing di pasar global," pungkasnya. (andri)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...